SUARA INDONESIA
Banner

Polres Kutim Gelar Rekonstruksi Kasus Pelanggaran Pilkada 2020, Peragakan 20 Adegan

KUTAI TIMUR - Satreskrim Polres Kutim menggelar rekonstruksi kasus dugaan tindak pelanggaran pilkada 2020 Kutim dengan melaksanakan 20 reka adegan berdasarkan keterangan dari para tersangka yang sebelumnya telah berhasil dibekuk oleh Tim Gakkumdu Bawaslu Kutim dan juga Tim Macan Polres Kutim.

Kapolres Kutim AKBP Welly Djatmoko melalui Kasatreskrim Polres Kutim Akp Abd. Rauf saat dikonfirmasi seusai kegiatan menyampaikan bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan guna mencocokkan keterangan dari para tersangka yang telah diperiksa oleh Satreskrim Polres Kutim dengan kejadian yang sesungguhnya saat kejadian berlangsung.

Sehingga menurutnya pembuktian atas tindak pidana pelanggaran pilkada yang dilaksanakan oleh para tersangka dapat dibuktikan dengan sempurna. Rabu (23/12/2020).

"Rekonstruksi ini digelar dengan melibatkan langsung 8 tersangka berinisial PA, SU, SP, SE, YA, SM, DS dan NG. Selain untuk pembuktian secara akurat, rekonstruksi ini juga merupakan bukti bahwa Polres Kutim serius merespons laporan terkait pelanggaran pilkada," jelasnya.

Kasatreskrim juga menyampaikan bahwa kedelapan tersangka tersebut diciduk di lokasi yang berbeda dimana 2 diantaranya sempat buron namun berhasil diringkus oleh Unit Macan Kutim Satreskrim Polres Kutim.

Kedelapan tersangka tersebut, imbuhnya, terkait dengan dugaan pelanggaran pemilukada di TPS 78 yang berada di Jalan Margo Santoso, dimana dalam reka adegan yang diperagakan, salah satu tersangka yakni SM dan NG melakukan pertemuan dan meminta kepada tersangka lainnya yang merupakan anak buah SM untuk mencoblos salah satu pasangan calon di TPS tersebut.

Terkait ancaman pidana, Akp Rauf menyampaikan bahwa para tersangka tersebut akan dijerat dengan pasal 178 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 56 Ayat 1 dan 2 KUHP.

"Masing-masing tersangka yang disuruh untuk mencoblos yakni tersangka PA, SU, SP, SE, dan YA dijanjikan diberi imbalan seusai mencoblos berupa uang makan sebesar Rp.100.000. Kami juga mengamankan surat suara yang didapatkan oleh tersangka dan diberikan kepada 5 tersangka lain yang ditugasi untuk mencoblos," tutupnya. (eq) 

Apa Reaksi Anda?