SUARA INDONESIA
Banner

Penyediaan Jasa Publikasi di Kutim Diduga Tanpa Lelang, Ini Jawaban Kominfo Perstik Kutim

KUTAI TIMUR - Dinas Kominfo Perstik Kutim tidak melakukan proses lelang dalam penyediaan jasa publikasi karena berpatokan pada nilai sub kontrak bukan dari global nominal kontrak dari kerjasama yang dibuat antara Kominfo Perstik dengan penyedia jasa publikasi.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kepala dinas Kominfo Perstik, Suprihanto, melalui Kasi Publikasi dan Kemitraan Media, Joni, saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut secara langsung di ruang kerjanya.

Joni juga menyebutkan bahwa syarat bagi penyedia jasa publikasi untuk berkontrak dengan Kominfo Perstik Kutim adalah harus memiliki persyaratan kualifikasi yakni memiliki Surat Izin Usaha sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB), menyampaikan pernyataan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan.

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan bahwa direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak dalam menjalani pidana, salah satu dan atau semua pengurus dan Badan usahanya tidak masuk daftar hitam, Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) dan memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai.

"Persyaratan tersebut sama dengan daerah lain, mengingat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan seperti harga dan ketentuan lainnya Diskominfo Perstik Kutim juga melakukan koordinasi dengan daerah lainnya. Pengadaan jasa publikasi dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung atau non tender karena rata-rata pekerjaan bernilai dibawah 200 juta sedangkan media cetak sudah ada MoU dengan kontrak sewa laman," jelasnya. 

Terkait standarisasi perusahaan media sesuai diisyaratkan oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan - DP/X/2019 Tentang Standart Perusahaan Pers, menurutnya hal tersebut tidak dilakukan karena belum ada Kabupaten ataupun Kota yang melaksanakannya.

"Kontraknya kecil di Kominfo dan untuk kontrak yang diatas 200 juta itu karena penawaran dari penyedia mencantumkan jasa publikasi menjadi beberapa sub bagian. Semisal pemberitaan nominalnya sekian ratus juta, begitu juga dengan iklan ataupun video sehingga total nominalnya mencapai diatas 200 juta dan mekanismenya tanpa lelang," imbuhnya.

Dikonfirmasi setelahnya, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkab Kutim, Noviari, saat ditemui secara langsung di ruang kerjanya menyampaikan bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pengadaan barang dan jasa diatas nominal Rp 200 Juta harus dilakukan dengan proses lelang.

Lebih lanjut, terkait dengan pengadaan Jasa Publikasi dengan penyedia Jasa adalah media cetak atau media online, dirinya menyebutkan bahwa pemilihan media berdasar jangkauan edar yakni lokal, regional ataupun nasional dengan menggunakan sistem MoU dan kontrak sewa laman.

Selain itu, imbuhnya, pemilihan penyedia layanan jasa juga harus dilakukan secara selektif oleh OPD terkait dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan legalitas perusahaan penyedia layanan.

"Jika total anggaran untuk 1 penyedia layanan jasa publikasi lebih dari 200 Juta dan bila kuasa pengguna anggaran menginginkan penyedia jasa publikasi tersebut tetap menjalankan kerjasama jasa publikasi, maka bahasa bentuk kerjasama yang timbul harusnya swakelola sewa laman atau advertorial dengan sistem pembayaran bulanan," tutupnya.

Untuk diketahui, dari data yang didapat suaraindonesia.co.id, didapati adanya beberapa penyedia jasa publikasi di tahun 2020 mendapatkan kontrak dengan nilai diatas 200 juta bahkan ada yang mencapai 500 juta dengan sistem pengadaan langsung. 

Dari penelusuran yang dilakukan juga didapati bahwa penyedia jasa layanan publikasi tersebut belum memenuhi standart kualifikasi perusahaan pers sesuai yang ditentukan oleh Dewan Pers, terutama dari sisi redaksi, dimana seharusnya pemimpin redaksi media wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi utama, bahkan salah satu penyedia jasa publikasi yang mendapat kucuran nominal fantastis dalam tahun anggaran 2020 tersebut tidak hanya tidak mencantumkan susunan redaksi dan wartawan yang bertugas, penyedia tersebut dalam websitenya juga tidak mencantumkan penanggung jawab perusahaaan ataupun nama perusahaan media penyedia jasa layanan publikasi.

Sesuai peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 beserta Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan batas nilai pengadaan langsung yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat 1 bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan terkait perusahaan pers, Dewan pers telah mengatur standart perusahaan pers seperti termaktub dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan - DP/X/2019 Tentang Standart Perusahaan Pers.

Apa Reaksi Anda?